Munirulabidin's Blog

August 19, 2011

Filed under: AGAMA DAN FILSAFAT — Dr. Munirul Abidin, M.Ag @ 6:35 am

Dewasa ini sistem pemerintahan dan politik terus mengalami pembaharuan untuk memberi solusi terhadap sistem politik yang menindas dan memihak kepada kelompok kepentingan tertentu disamping sejumlah nilai yang perlu ditegakkan oleh masyarakat, sehingga tercipta hubungan sosial politik yang sehat. Di tengah tidak tegaknya supremasi hukum, pertengkaran elit dan ketidakpercayaan rakyat, sistem pemerintahan modern seperti demokrasi menjanjikan penegakan hukum, jaminan penegakan hak asasi rakyat untuk mendapat akses informasi yang benar, ikut menemukan identitas kolektif-baik lewat pemilu yang adil maupun lewat kontrol sosial, serta partisipasi warganya dalam bernegara.[1]

Dalam konteks kajian etika pemerintahan dan sistem politik yang berkeadilan begitu pula batas-batas hubungan antara masyarakat dan negara yang konstruktif, pemikiran Islam sebenarnya memiliki cukup referensi dari nilai-nilai dasar dan tujuan-tujuan (maqāsid) dari ajaran-ajaran al-Qurān dan al-Hadīth-sebagaimana selama perjalanan sejarahnya terbukti telah memainkan perannya dikalangan para penganutnya-yang tidak hanya terkait dengan ritual keagamaan, tetapi bahkan bersentuhan dengan persoalan-persoalan seputar budaya, perbaikan bagi tegaknya sistem pemerintahan, tatanan sosial, ekonomi, maupun politik yang adil.[2]

Sesungguhnya karakter Qurāni itu sendiri adalah membebaskan nalar manusia dari belenggu kebodohan, bahkan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai akhlak (etika) yang luhur, sehinga aspek spirit dan jiwa manusia tidak hanya dibimbing oleh nalar sebagai atribut yang disandangkan bagi aspek superfisial (tataran permukaan) manusia dalam berpikir dan berbuat, tetapi bahkan diiringi oleh peningkatan atribut aspek spiritual dalam diri manusia-melalui ajaran-ajaran al-akhlāq al-Karīmah yang pada akhirnya menyeimbangkan penguatan nalar dan spiritualnya. Dengan kedua aspek ini, al-Qurān merintis suatu revolusi radikal dalam prinsip-prinsip akhlak dan kaidah-kaidah, menjadi titik tolak yang  memandu sistem keyakinan manusia, pemikiran, perasaan dan emosi mereka.  Perubahan  esensial  pada aspek-aspek etika, akhlak dan mental manusia inilah yang menimbulkan perubahan pada kondisi kehidupan sehari-hari manusia.[3]

Al-Qurān  sebagai sumber nilai-nilai etika mempunyai sistem nilai holistik, integral, ballance  (tidak timpang) dan sudut pandang yang memiliki visi jauh ke depan. Kelebihannya yang terbesar ialah berjalan seiring dan mengaplikasikan fitrah secara integral (menyeluruh). Seluruh realitas manusia diakui dan diatur dalam al-Qurān dengan tidak meninggalkan apalagi melupakan sedikitpun realitas manusia, baik fisik, akal maupun jiwanya, baik kehidupan material maupun kehidupan spritualnya.[4]

Dalam menatap dan mencarikan solusi secara konseptual atas permasalahan etika pemerintahan perspektif al-Qurān secara langsung akan menjadi jawaban atau solusi terbaik, sehingga fungsi al-Qurān sebagai sumber nilai dan hukum akan dapat dijelaskan secara elaboratif. Jelasnya, penulis ingin menawarkan di dalam tulisan ini bahwa al-Qurān merupakan sumber nilai-nilai akhlak kehidupan, sosial, politik, pemerintahan dan budaya yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif dalam membendung derasnya arus dekadensi moral dan degradasi mental yang selalu menyelinap pada segala lini kehidupan-baik itu bersifat individual, lembaga formal, non formal maupun kolektif,  terutama dalam era globalisasi ini.[5]

Fenomena hubungan antara Islam dan sistem kehidupan masyarakat secara umum dapat dibuktikan dengan berdirinya banyak pemerintahan Islam, bahkan kerajaan-kerajaan Islam termasuk di nusantara (yang sebagian besar kepulauanya menjadi bagian dari Indonesia saat ini). Keberadaan kerajaan-kerajaan dan pemerintahan Islam tersebut wujud dari upaya sungguh-sungguh penganutnya untuk menerapkan ajaran-ajaran dasar dari al-Qurān yang diwahyukan, sebagaimana menurut contoh yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad saw. Untuk itu, dalam rangka pencarian konsep etika pemerintahan ini sangat penting untuk mengkaji ayat-ayat al-Qurān yang berbicara mengenai etika pemerintahan untuk didialogkan dengan sistem pemerintahan modern.

Bahtiar Effendy dalam Demokrasi Kekuasaan,[6] mengutip pendapat  Ernest Gellner dan Robert N. Bellah tentang nilai-nilai demokrasi dalam agama, khususnya Islam,  menyatakan bahwa dalam agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar (family remblences) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N. Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh nabi Muhammad saw. di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif, dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar  yang di maksud ialah[7] doktrin Islam tentang keadilan (al-‘adl), egalitarian (al-musāwah), musyawarah (al-shūrā)[8] yang terealisir dalam praktek politik kenegaraan awal Islam.

M. Fathi Othman dalam bukunya Min Ushūl al-Fikr al-Siyāsi[9] mengatakan: “para pemikir politik Islam abad ke-19 yang secara nyata dipengaruhi oleh pemikiran dan praktek demokrasi Eropa, berupaya mempersamakan antara konsep demokrasi dan konsep Islam tentang al-shūrā ketika menghadapi krisis  pemerintahan yang dipicu oleh otokrasi dan tindakan korup para pemimpin  muslim. Mereka mencari legitimasi dengan meminjam aspek-aspek model Barat yang mereka yakini kompatibel dengan Islam dan mampu menyelesaikan krisis. Musyawarah (shūrā) dalam Islam merupakan proses integral berfungsinya negara Islam, karena ia satu-satunya institusi yang menurut berbagai interpretasi para muslim bersifat otoritatif-meneladani perilaku Rasulullah saw. Lihat: Qs. 42:38,  Qs. 3:159. [10]

Pendekatan yang lebih tepat adalah kajian yang mengelaborasi permasalahan etika pemerintahan dalam al-Qurān  adalah dengan pendekatan tafsir tematik[11] dan analitik yang menganalisis hubungan konsep-konsep dalam tafsir al-Qurān dengan pemikiran kontemporer.  Penelitian ini akan memfokuskan pada Tafsīr fī Zhilāl al-Qurān, karena tafsir ini sangat tepat untuk mewakili tafsir-tafsir yang ada. Tafsir ini sangat moderat, komprehenshif, elegan, simpatik dan banyak bicara tentang muatan etika pemerintahan dalam realitas kehidupan, dengan penafsiran yang mudah dicernak dan logis serta argumentatif. Menurut Manna’ al-Qaththān Tafsīr fī Zhilāl al-Qurān, merupakan tafsir  yang sangat sempurna dalam menjelaskan kehidupan di bawah bimbingan al-Qurān. tafsir ini memiliki kedudukan tinggi di kalangan intelektual Islam lantaran kekayaan kandungan pemikiran dan gagasannya-terutama menyangkut masalah sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tegas Qaththan, Tafsīr fī Zhilāl al-Qurān mutlak diperlukan oleh kaum muslim kontemporer.[12]

Dalam bentuknya yang sudah final, Tafsīr fī Zhilāl al-Qurān  merupakan sebuah  kitab tafsir  yang utuh maksudnya, ia merupakan sebuah kitab tafsir  yang menjelaskan keseluruhan ayat dan surat al-Qurān dari al-Fātihah sampai surat al-Nās.  Tafsir  ini juga merupakan tafsir  yang unik. Menurut Charles Tripp,  Zhilāl adalah  sebuah tafsir  yang tidak menggunakan metode tafsir tradisional, yaitu metode yang selalu merujuk  ke ulasan sebelumnya yang sudah diterima. Sayyid Quthb seringkali mengemukakan tanggapan pribadi dan spontanitasnya terhadap ayat-ayat al-Qurān. Gagasannya  diperkuat   dengan merujuk ke penulis-penulis Islam lain pada abad ke 20.[13]

Tafsīr fī Zhilāl al-Qurān, ditulis pada masa ketika masyarakat terzalimi, dan sedang dalam mencari pembenaran cara hidup dalam era dan  sistem  penguasa Mesir (Gamal Abdul Nasser) yang cenderung sekuler serta tidak acuh pada tegaknya supremasi hukum maupun lemahnya sistem pemerintahan Mesir-di sela-sela pergolakan Nasser dan Nasserisme yang ternyata belakangan menunjukkan dirinya sebagai Fir’aun yang cenderung tiranik, maka muncul kesadaran untuk melakukan islāh  atau penentuan formulasi proses reformasi untuk mencari sistem pemerintahan yang ideal, serta dalam suasana dunia yang masih mencari arah kiblat sebagai acuan dalam berpijak. Dari titik tolak inilah Sayyid Quthb melalui Tafsīr fī Zhilāl al-Qurān menghidupkan lentera umat dan menjadi cahaya kebekuan berpikir, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai gagasan yang digali dari ajaran Islam itu sendiri dengan persoalan-persoalan aktual pada masanya.

Edited from Bukhori Thesis


[1]Francis Wahono, “Bersekongkol atau Saling Kontrol”, dalam Duto Sosialismanto, Hegemoni Negara, Ekonomi, Politik Pedesaan Jawa (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000),  xxxv.

[2]Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al Qurān, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. Qs.al-Hijr: 9. Ayat Ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qurān selama-lamanya.

[3]Shālehh Abdul Fatah al-Khālidi, Membedah al-Qurān Versi al-Qurān, terj. Muhil DA. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 85.

[4]M. Quthb, Evolusi Moral, terj. Yudian dkk (Surabaya: Ikhlas, 1995), 15. Lihat: Wahiduddin Khan, Metode dan Syarat Kebangkitan Baru Islam, Terj. Anding Mujahidin,  (Jakarta: Rabbani Press, 2001), Cet. 1,  119.

[5]Yūsuf Qardhāwi, al-Marāji’ah al Ūla fī al-Islām lī al-Qurān wa al-Sunnah (Qāhirah: Maktabah Wahbah, T.th), 32.

[6]Bahtiar Effendy, Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia,  dalam  M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan, Demokrasi Kekuasaan, (Jakarta: LSAF-TAF, 1999), 140.

[7]Bernard Lewis, et. al., Islam Liberalisme Demokrasi (Jakarta: Paramadina, 2002), 184.

[8]Menurut Nurkholish Madjid, Musyawarah merupakan cara ideal yang ditempuh seseorang dalam segala urusannya, sehingga di satu pihak ia tidak egois, dan di pihak lain ia tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya akan diperhatikan dalam pandangan Tuhan…prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. baik pribadi maupun umum. Nurkholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992), 560-561. Lihat juga, Bernad Lewis, et. al.  Islam Liberal Demokrasi, 183.

[9]M. Fathi Othman, Min Ushū al-Fikr al-Siyāsi (Beirut: al-Risalah, 1984), 48.

[10]Bernard Lewis, et.al. Islam Liberalisme Demokrasi,183. lihat:Said Hhawwa, al-Islām (Beirūt:Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1979), 24-29.

[11]Suatu metode yang menerangkan judul dari sesuatu yang berhubungan/berkisar tentang ayat-ayat  al-Qurān di dalam satu surat atau bermacam-macam surat, berangkat dari asumsi bahwa suatu surat al-Qurān memiliki tema sentral yang tercermin pada isi surat tersebut. Istilah tafsir  ini muncul pada abad 14 H, setelah dijadikannya Tafsīr Maudhū’i menjadi salah satu mata kuliah jurusan tafsīr pada kuliah Ushuluddin di Jamīah al-Azhār Mesir, tetapi coraknya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Lihat, Musthafa Muslim, Mabāhith fī al-Tafsīr  al-Maudhū’iy (Beirūt: Dār al-Qalam, 1989), cet. 1, 16-17.

[12]Mannā’ al-Qaththān, Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qurān (Riyādh: Manshuri al-Ashr al-Hadīth,1973), cet-ke 3, 373.

[13]Mereka yang termasuk penulis-penulis abad dua puluh antaralain: Abū A’lā al-Maudūdi, Abū Hhasan ’Alī an-Nadawi, Abbas Mahhmud al-Aqqad atau Abdul Qadir Auda. Lihat: Charles Tripp, dalam Ali Rahnema, 160.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: