Munirulabidin's Blog

May 31, 2010

Reformasi Birokrasi Pemerintah

Filed under: MATERI KULIAH,UMUM — Dr. Munirul Abidin, M.Ag @ 8:54 am

Akhir-akhir ini, saya dijengkelkan oleh urusan pengurusan sertifikat tanah dan rumah yang menurut saya prosedurnya tidak jelas dan sengaja ditutup-tutupi oleh perangkat desa dan anak buahnya. Di kantor kelurahan yang saya berurusan dengannya, tidak ada prosedur tertulis yang menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengurus sertifikat tanah dan rumah. Dari beberapa jalur yang menawarkan diri kepada saya untuk menguruskan sertifikat itu, semuanya tidak ada yang menjelaskan prosedurnya secara jelas, mereka hanya menentukan plafon biaya pembayaran sebanyak sekian juta rupiah. Ketika saya bertanya tentang prosedurnya jika diurus sendiri, mereka menjawab tidak bias diurus sendiri, karena yang bias mengurus hanya perangkat desa.

Ada beberapa kepala desa yang sengaja menutup-nutupi informasi kepada masyarakat dan bahkan terkesan memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk kepentingan “pribadi” yang diatasnamakan desa. Ada satu kasus di tempat saya, ada seorang perempuan tua dan lugu, yang sedang menjual tanah kepada seseorang. Setelah itu, perempuan tersebut hendak mengurus akte jual beli melalui perangkat desa. Akan tetapi, perempuan tersebut ditarik biaya yang cukup tinggi dengan alasan harus membayar  pajak penjualan dan biaya pengurusan akte. Setelah membayar pajak penjualan, Si perempuan tua itu, masih ditarik lagi oleh perangkat desa tersebut uang sebanyak 8 juta rupiah untuk biaya pengurusan akte jual beli.

Ketika saya hendak mengurus surat sertifikat rumah dan tanah saya sendiri, ternyata saya juga diperlakukan hal yang sama. Berdasarkan ketentuan NJOP, sebenarnya saya bebas dari pembayaran pajak karena nilainya berada di bawah 50 juta. Tetapi kata kepala desa, saya harus membayar uang sebesar 8 juta untuk pembayaran akte dan kas desa. Ketika saya bertanya, apakah hal tersebut ada peraturannya? Kepala desa menjawab, memang tidak ada peraturannya, tetapi hal itu sudah lumrah diberlakukan di sini mas. Kalau tidak seperti ini, dari mana desa mendapatkan masukan. Kita kan perlu membangun desa kita, misalnya untuk bedah rumah, membangun jembatan, membangun jalan dan sebagainya.

Lalu saya jawab, “Bukankah untuk pembangunan desa sudah ada dananya sendiri dari pemerintah, misalnya melalui anggaran PNPM dan dana-dana lain yang diambil dari APBD?” Dia menjawab, “Dana itu kan sangat terbatas, sedangkan kita perlu dana ini dan itu…darimana kalau tidak diambilkan dari pungutan seperti ini?” Lalu saya menjawab, “Apakah itu tidak termasuk pungli pak?” Dia menjawab, “Ya bukan, karena sampean nanti bayarnya ya lewat desa..”

Inti dari dialog saya dengan kepala desa tersebut adalah bahwa prosedur layanan pemerintah desa kepada masyarakat, masih belum terbuka atau tidak transparan. Mungkin kasus yang saya alami ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus lain yang menimpa masyarakat kita, ketika berurusan dengan birokrasi pemerintah. Para kepala desa dan perangkat desa pada umumnya, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan mempermudah urusan masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Tetapi kenyataannya, pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat masih seperti dulu sebelum masa reformasi dan bahkan mungkin lebih parah daripada masa reformasi. Karena itu, reformasi birokrasi pada tingkat pedesaan, perlu dilakukan, sehingga para pejabat desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan mempermudah urusan masyarakat bias tercapai.

Reformasi birokrasi pemerintah desa, bias dilakukan dengan cara membuat prosedur pelayanan yang jelas kepada masyarakat, yang terkait dengan masyarakat. Misalnya, prosedur pengurusan KTP, KK, akte jual beli tanah dan sertifikat tanah. Bila pejabat desa telah membuat prosedur yang jelas dan ditempel di papan untuk diketahui oleh masyarakat umum secara luas, maka masyarakat akan mengalami kemudahan dalam mengurus sesuatu, tidak bolak-balik dan para pejabat desa tidak berkali-kali memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur tersebut.

Di beberapa kantor kelurahan dan kantor desa yang saya datangi, hamper seluruhnya tidak ada prosedur pelayanan yang jelas di kantor kelurahan, sehingga setiap akan mengurus sesuatu, kita harus bertanya dulu bahwa kita akan mengurus ini, apa persyaratannya, lalu dijelaskan. Setelah dijelaskan kita pulang lagi ke rumah untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Prosedur pelayanan yang tidak jelas di tingkat desa, menyebabkan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat desa dan anak buahnya. Masing-masing bagian mencari-cari pungutan sendiri-sendiri, mulai dari kepala desa hingga bagian arsip. Bahkan pungutan yang diambil tersebut tidak tanggung-tanggung. Bagi seseorang yang mengurus sertifikat atau akte jual beli dari luar desa, biasanya ditarik pungutan yang jauh lebih besar daripada warganya sendiri.

Sebenarnya, di tingkat desa, telah dibentuk BPD (Badan Pengawas Desa) yang bertugas mengawasi kinerja para pejabat desa. Tetapi sejauh yang saya ketahui, peran BPD hingga sekarang masih sangat minim dan bahkan tidak begitu kelihatan jika dilihat begitu bebasnya sepak terjang sebagian pejabat desa yang masih mengambil pungutan liar yang non procedural. Jika BPD berjalan dengan baik, saya yakin para pejabat desa akan melakukan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Di samping itu, untuk menghindari terjadinya korban yang lebih banyak lagi dalam masalah pelayanan masyarakat pada tingkat desa, mungkin BPK atau KPK jika perlu, melakukan audit terhadap para pejabat desa, sehingga kinerja mereka lebih akuntabel.

Kesimpulannya, reformasi birokrasi pemerintah desa sudah menjadi suatu keharusan. Bila pemerintah pusat dan daerah telah melakukan reformasi birokrasi dengan memperbaiki mutu layanan kepada masyarakat dalam segala bidang, maka birokrasi pemerintah desa, juga harus dilakukan, karena pelayanan birokrasi pemerintah yang paling dekat justru pada tingkat pedesaan. Meskipun pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dan pusat sudah bagus, tetapi jika birokrasi pemerintah desa masih kacau dan penuh dengan pungli, maka masyarakat justru akan merasa lebih resah, karena pada tingkat desalah pelayanan yang paling bias dirasakan oleh masyarakat secara luas.  Wallahu a’lam bishawab.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: